Tim Pengawasan Disperindag Medan Temukan Makanan Kedaluarsa di Satu Swalayan

Medan,  Tim pengawasan makanan dan minuman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, sejak Senin (1/8) hingga Kamis (4/8) melaksanakan pengawasan di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan.

Dari sejumlah pusat perbelanjaan tim berhasil menemukan makanan kedaluarsa berupa satu bungkus mie kering AT diamankan dari satu Swalayan di kawasan Jalan Brigjend Katamso Medan.

Setibanya tim di pusat perbelanjaan tersebut langsung melakukan pemeriksaan di sejumlah steling makanan maupun minuman untuk mencari produk yang kedaluarsa maupun kemasan produk yang rusak.

Tim berhasil menemukan satu bungkus mie kering AT dalam keadaan sudah kedaluarsa. Namun disaat petugas bermaksud mengamankan barang bukti temuan tersebut tiba-tiba dilarang oleh pengusaha swalayan agar produk temuan tersebut tidak diambil begitu saja.

Ketua pelaksana yang juga Kepala Bidang pengawasan Disperindag Kota Medan yang baru beberapa hari menjabat Hendra Ridho Gunawan Seregar, AP, MSi langsung membayar produk temuan tersebut di kasir walaupun tim telah memperlihatkan surat tugas melakukan pengawasan makanan dan minuman kedaluarsa ditandatangani Kepala Disperindag Kota Medan H. T. Syahrizal Arif, SE, SH, MM.

Saat itu sempat terjadi ketegangan dalam keadaan kesal tim meninggalkan swalayan tersebut sembari membawa produk hasil temuan sebagai barang bukti untuk ditindak lanjuti.

Diimbau

Dalam kesempatan itu Hendra mengimbau kepada para pelaku usaha pusat-pusat perbelanjaan agar jeli memajangkan produk yang dijual jangan yang sudah kedaluarsa maupun kemasan rusak masih dipajangkan sehingga bis mengelabuli konsumen (masyarakat) yang membelinya. Apalagi saat ini bulan Puasa (Ramadhan) bahkan menjelang Idulfitri (Hari Raya) produk yang dipajangkan harus bebas dari kedaluarsa maupun kemasan rusak, tegasnya.

Teliti

Yang penting harus diketahui konsumen (masyarakat) setiap hendak membeli manakan maupun minuman harus terlebih dahulu teliti sehingga menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih makanan dan minuman, imbuhnya.

Tim terdiri dari Disperindag Kota Medan Ketua Tim I Rislan Indra, SP, Ketua Tim II Zulfikar, SH Wakil Ketua Harmaini, SH, Sekretaris Sunarji, SH, bersama anggota terdiri dari Moh. Ari Saktriyanto Pasaribu, SE, Abdul Rahim, SH, MSi, Hudri Aidil Fitri, SH dan Edison P Sihotang, dari Polresta Medan Aiptu Pol Irianto Wijaya dan Bripka Pol Amron Naibaho dan humas Pemko Kota Medan. (ms)

Pemerintah Jamin Ekonomi Indonesia Cukup Kuat

 

Jakarta,  Pemerintah memastikan perekonomian Indonesia berada dalam kondisi baik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat sehingga publik tidak perlu khawatir dengan gejolak perekonomian global beberapa waktu terakhir, terutama pergerakan pasar modal akibat situasi di Amerika dan Eropa.

"Dari semua laporan, baik kepala BKPM, dari segi investasi, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, laporan BPS, kita menyimpulkan perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dengan pertumbuhan cukup kuat," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/8), seusai rapat terbatas mendadak menteri-menteri perekonomian dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hatta mengatakan bahwa pertumbuhan kuartal II sudah diumumkan BPS sedikit di atas pertumbuhan kuartal pertama.

"Untuk mencapai 6,5 sebagaimana kita targetkan 6,4 di APBN, Insya Allah tercapai," katanya.

Kondisi perekonomian Indonesia yang berada dalam kondisi baik selain tercermin dari indikator perekonomian makro, riil, ekspor, impor dan investasi juga tercermin dari pertumbuhan sektor manufaktur.

Namun demikian, kata Menko Perekonomian, pemerintah tetap harus mencermati perkembangan situasi global saat ini sehingga fungsi koordinasi terus dilakukan.

"Pemerintah dan BI berkoordinasi baik dan memiliki sejumlah `policy response` apabila terjadi sesuatu dan ini didukung dana cukup di APBN maupun dana lain, termasuk `policy response` disiapkan. Pemerintah dan BI sudah memiliki `crisis management protocol`. Kita optimis ekonomi terus tumbuh dan bergerak baik," katanya.

Sementara itu sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengimbau publik untuk tidak panik menghadapi gejolak perekonomian dunia karena pemerintah telah memiliki pengalaman untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat sebagaimana yang dilakukan pada krisis perekonomian pada 2008 lalu.

"Agar krisis tiga belas tahun lalu (1998-1999) tidak terjadi lagi dan kita bisa buktikan itu bisa kita lakukan. Kebijakan yang tepat dan koordinasi dan sinkronisasi yang tepat, tidak perlu ada kepanikan apapun, karena kondisi kita jauh lebih baik dibanding kondisi 98-99 dan 2011, juga lebih baik dari 2008," kata Presiden.

Oleh karena itu, kata Presiden, publik tidak perlu terlalu cemas, apalagi panik karena dengan modal awal ini kondisi perekonomian nasional bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah tepat manakala krisis pada tingkat dunia kembali datang.

Sementara itu pada Jumat (5/8) pasar saham Asia anjlok menyusul kekhawatiran terulangnya resesi Amerika Serikat sehingga terjadi aksi jual besar-besaran di bursa Asia setelah malam sebelumnya indeks di bursa Wall Street anjlok terparah sejak krisis 2008.

Sementara itu penurunan indeks juga telah mengakibatkan harga minyak menjadi 86 dolar AS per barel di Asia sebagai akibat dari pelambatan ekonomi global yang dipastikan melemahkan permintaan minyak mentah. (Ant)

Pakaian dan Adab Pramusaji Ramadhan Fair Masih Kurang Sopan

 

Medan, (Analisa). Penampilan pramusaji Ramadhan Fair 2011 dari segi busana maupun adab menawarkan makanan minuman masih kurang sopan. Busana digunakan tidak mencirikan Islami hanya celana jeans dan kaos. Itupun tidak semua yang menggunakan seragam yang disediakan panitia.

Pantauan Analisa, Kamis (4/8) dalam menawarkan jajanan masih terkesan pasaran, tidak mencerminkan Islami. Mereka tanpa malu langsung berteriak menarik pembeli sambil mengajak singgah. Tidak ada salam. Padahal sebelumnya pihak penyelenggara berjanji apabila berlaku kurang sopan akan ditindak tegas. Kenyataan tidak ada tindakan dari panitia.

Seorang pramusaji Fitri warga Kelurahan Aur mengaku sudah tujuh tahun menjadi pramusaji. Fitri yang datang hanya mengenakan celana jeans dan baju ketat dan buka dari yang disediakan panitia.

Fitri mengaku penghasilan satu hari mencapai Rp100.000,- upah dari melayani pembeli yang membeli makanan dan minuman di tempatnya bekerja. Dia menceritakan bagaimana persaingan antar pramusaji. Satu tamu saja, katanya bisa dilayani tiga hingga empat orang pramusaji.Akibat timbul persaingan yang kurang sehat.

"Tahun ini saya bertugas dekat pinggir sehingga kurang maksimal. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya bertugas di posisi tengah Ramadhan Fair jadi tidak terjadi rebutan antar pramusaji. Untung saja saya banyak kenalan sehingga banyak yang mau membeli,"katanya sembari mengajak kami untuk singgah di stand tempat bekerja.

Bantah Lakukan Pembohongan Publik

Di tempat terpisah, Ketua Umum Panitia Pelaksana Ramadhan Fair Ke-VIII Syaiful Bahri Lubis mengatakan, pihaknya tidak menerima dikatakan melakukan pembohongan publik. Sebab, namanya manusia, pasti ada kesalahan. "Hanya Allah yang sempurna. Tidaklah semuanya bagus. Ada yang kurang, tapi hanya beberapa. Jangan hanya sedikit terlalu dibesar-besarkan," jelasnya dengan nada emosi.

Dia menambahkan, pihaknya berjanji melakukan perbaikan dan menindak tegas pramusaji yang terbukti berlaku tidak sopan dan menaikan harga jual. "Ini jadi bahan masukan. Kami akan tegur dan perbaiki kekurangan terjadi. Dengan begitu biar ada perbaikan ke depan," katanya.

Ditertibkan

Sementara Jumat (5/8), puluhan petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang akan menggelar lapak di Arena Ramadhan Fair. PKL terlihat sudah kelewat batas dalam berjualan hingga menganggu pengunjung yang akan masuk. Padahal, tempat PKL sudah disediakan dengan lapak yang sudah diberi batas dan nomor.

Seorang pedagang yang enggan disebut namanya mengaku mesmi mendapat lapak tapi tidak bisa berjualan karena di depan lapaknya juga digelar lapak orang lain. (maf)

Walikota Pematangsiantar Buka Bimbingan Teknis Operator e-KTP

 

Pematangsiantar  Guna menyukseskan penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kota Pematangsiantar, Pemko Pematangsiantar, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi para operator e-KTP.

Bimtek dibuka Walikota Hulman Sitorus SE diwakili Asisten I Jumadi SH di Convention Hall Siantar Hotel, Kamis (4/8).

Walikota dalam sambutannya dibacakan Asisten I Jumadi SH mengatakan, bimtek sangat penting karena penerapan KTP elektronik merupakan amanat dari Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) No 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP Elektronik.

"Dari tiga program strategis nasional yang harus kita sukseskan yakni pemutakhiran data, penerbitan NIK, dan penerapan KTP elektronik, Kota Pematangsiantar telah melaksanakan dua program tersebut dan akan melaksanakan penerapan KTP elektonik yang akan berjalan efektif", ujar walikota.

Karenanya, pinta Walikota, sangat dibutuhkan kerjasama yang solid antara pihak ketiga yakni konsorsium dengan seluruh operator peserta Bimtek, karena keberhasilan program ini adalah keberhasilan kita semua dalam mendukung program nasional itu, ujarnya seraya mengharapkan kegiatan Bimtek menghasilkan operator yang handal dan mahir dalam mengoperasikan perangkat yang akan digunakan pada pelayanan e-KTP termasuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengoperasian perangkat itu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Drs Esron Sinaga MSi mengatakan, Bintek operator pelayanan e-KTP ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 4-5 Agustus 2011, peserta sebanyak 46 orang terdiri dari petugas operator 34 orang, dan petugas operator cadangan 12 orang. Yang nantinya akan di bimbing oleh instruktur dari PT Scofindo.

"Bimbingan teknis bertujuan memberikan bimbingan, pembelajaran sekaligus praktek dan pelatihan terhadap tenaga operator pelayanan KTP Elektronik tentang mekanisme serta teknis pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik", ujar Esron Sinaga..

Pihak konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Bagan Napitupulu mengatakan, pelatihan dengan proses pembelajaran pengenalan perangkat-perangkat lunak dan tata cara pengoperasiannya.

"KTP elektronik merupakan KTP yang punya spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus. KTP berbasis NIK ini berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota", ujar Bagan Napitupulu.(tps)

Perbaikan Jembatan di Jalinsum Sergai Ancam Kemacetan Lalin Saat Musim Mudik

SERDANG BEDAGAI I  - Perbaikan jembatan di Jalan Lintas Sumatera (Jalisum) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang merupakan jalur utama mudik,  hingga saat ini terus berlangsung. Kegiatan itu diprediksi menjadi ancaman kemacetan lalu lintas (lalin) saat musim mudik berlangsung, sebab sampai dengan saat ini perbaikan jalan itu belum memasuki tahap pengaspalan.

Terpantau, pada Sabtu (06/07/2011), perbaikan jembatan di Jalinsum yang tepatnya berada di Desa Sei Buluh,  Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai hingga kini pengerjaannya masih tersendat. Saat ini bahkan telah mengganggu pengguna jalan . Kendaraan yang datang dari arah Medan menuju provinsi lain, seperti Padang, Pekan Baru hingga Jakarta, atau dari arah sebaliknya harus melintasi jalan alternatif karena jembatan belum siap diperbaiki.

Bahkan saat ini di lokasi perbaikan jembatan sering terjadi kemacatan panjang hingga berjam-jam, akibat perbaikan jembatan yang dikerjakan pihak Pekerjaan Umum Bina Marga Pprovinsi Sumatera Utara belum juga memasuki tahapan pengaspalan.

Kondisi seperti ini diprediksi dapat menjadi sumber utama titik rawan kemacetan pada saat musim mudik tiba. Para pengguna jalan berharap, sepekan menjelang lebaran pengaspalan di jembatan ini dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi kemacatan saat musim mudik tiba.(DNA/sya/ds)

MUI dan Polresta Bubarkan Asmara Subuh

MEDAN- Polresta Medan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan membubarkan muda-mudi yang sedang berasmara subuh di sejumlah lokasi di Kota Medan, Jumat (5/8). Tindakan ini menindaklanjuti keputusan MUI yang mengharamkan asmara subuh selama Ramadan.

“Kita sudah berkordinasi dengan MUI untuk penanganan masalah asmara subuh selama Bulan Ramadan ini,” kata Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam  Sinaga di ruang kerjanya, Jumat (5/8).
Dijelaskan Tagam, mulai besok pagi Sabtu (6/8), pengurus MUI di Kecamatan bersama anggota polisi yang sudah ditugaskan di tiga lokasi yakni Jalan Ringroad Gagak Hitam, Jalan Selamet Ketaren (kawsan Unimed, Red) dan kawasan Teladan mulai dipadati muda-mudi melakukan asmara subuh.

“Mereka mulai bergerak usai Salat Subuh. Masing-masing MUI Kecamatan dengan menggunakan pengeras suara meminta kepada muda-mudi yang berkumpul atau sedang berasmara subuh bubar,” jelasnya.
Kalau nanti imbauan MUI ini tidak juga diindahkan dan muda-mudi yang berkumpul tidak juga membubarkan diri, lanjut Tagam, MUI akan minta bantuan. Kepolisian segera melakukan tindakan dengan membubarkan para muda-mudi yang berkumpul itu.

Selanjutnya Tagam juga mengungkapkan, untuk pengamanan di kawasan Teladan akan dipimpin Kasat Pam Obsus Kompol Calvin, di Jalan Selamet Ketaren (Unimed) Kasat Bina Mitra Kompol A Hutauruk dan di Jalan Gagak Hitam dipimpin Kasat Samapta Kompol Benny.

Kalau pada hari pertama belum berhasil juga, pada hari berikutnya tetap kita laksanakan penanganan asmara subuh. “Harapan kita supaya ditahun mendatang tidak ada lagi asmara subuh karena sudah menyalah,” jelas Kapolresta.

Tagam menyatakan, kegiatan yang dilakukan Polresta Medan dengan membubarkan aksi balapan liar dan asmara subuh ini mendapat dukungan dari para ulama di Medan sehingga cukup memberikan  apresiasi terhadap kinerja Polri.(mag-7)

Asmara subuh harus ditertibkan

MEDAN - Para pemuka agama Islam merasa resah dengan aktivitas asmara subuh yang dilakukan ribuan kawula muda di berbagai tempat seperti di kawasan Ringroad Jl Gagak Hitam, Jl Selamat Ketaren dan lain-lain.

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, para pemuka agama di Kota Medan sudah memberi imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para remaja agar menghentikan aktivitas asmara subuh dan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, seperti bercengkrama dengan orang yang bukan muhrim sesuka hati. "Nyatanya, saat pelaksanaan ibadah puasa, aktivitas asmara subuh itu terus berlangsung. Kini, para pemuka agama sudah menyampaikan keresahannya kepada saya atas apa yang mereka lihat di suratkabar kemarin," kata Hatta.

Karena itu, lanjut Hatta, para pemuka agama meminta kepada pihak Polresta Medan dan Satpol PP Pemko Medan agar melakukan razia terhadap pelaku asmara subuh. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pihak kepolisian terhadap perasaan tidak nyaman umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh.

“Mereka harus ditertibkan. Karena sangat jelas terlihat sikap mereka yang tidak sopan, mengendarai sepedamotor tanpa alat pengaman (helm), kebut-kebutan di jalan dan yang paling nyata melanggar nilai kesusilaan. Jadi harus ada tindakan, setelah itu meminta orangtuanya datang menjemput anaknya setelah diberi bimbingan dan arahan," kata Hatta.

Di tempat terpisah, Sekjen MUI Sumut, Hasan Bakti Nasution, berpendapat bahwa pihak kepolisian memiliki peranan penting untuk menertibkan para pelaku asmara subuh ini. Bagaimanapun juga, aktivitas asmara subuh tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sebagai umat Islam, saya merasa terusik dengan perilaku itu, apalagi diselingi dengan berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini bisa mempengaruhi nilai ibadah puasa, jika mereka sedang melaksanakannya. Bila perlu, DPRD membuat Perda atau payung hukum untuk mengadakan polisi moral yang bertugas melarang segala perilaku yang mendekati perusakan moral sekaligus memberi hukuman sehingga memberikan efek jera bagi pelaku," tegas Hasan.

Sementara itu, seorang tokoh agama, Al-Ustadz Sutan Syahrir mengakui aktivitas asmara subuh tersebut tidak bisa dikikis sendiri oleh para pemuka agama yang memberi imbauan sebelum bulan suci Ramadhan. Buktinya, setelah bulan Ramadhan tiba, aktivitas asmara subuh terus berlangsung.

Menurut Syahrir, diperlukan campur tangan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban terhadap orang-orang yang berkumpul di jalanan dan melakukan aktivitas asmara subuh. "Perilaku mereka ini sia-sia dan bisa membatalkan puasa. Apalagi berboncengan dengan orang yang bukan muhrim. Ada juga yang sengaja bermain petasan sehingga membahayakan orang lain," demikian Syahrir.

TPP Cair, Kehadiran PNS 95 Persen

 

MEDAN-Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu) yang sempat tertahan  dua bulan dan menimbulkan keresahan di Kantor Gubsu, akhirnya cair mulai Senin (1/8). Setelah pencairan TTP tersebut, tingkat kehadiran PNS  mencapai 95  persen di awal bulan suci Ramadhan ini.

Kepala Biro Umum Setdaprovsu Hj Nurlela, SH ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/8) membenarkan, pihaknya telah mencairkan TPP PNS  Kantor Gubsu untuk Juli 2011. Total TPP yang dicairkan tersebut sekitar Rp1,2 miliar.

“Alhamdulillah, TPP Juli 2011 sudah cair dan telah dibayarkan masingmasing biro dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sekretariat Pemprovsu.  Pembayaran dilakukan bersamaan dengan gaji Agustus 2011 sehingga diharapkan bermanfaat bagi PNS, khususnya melaksanakan ibadah puasa,” ujarnya.

TPP PNS Sekretariat Kantor Gubsu ini sempat menjadi isu krusial menyusul tertahannya pembayaran bulan Mei dan Juni 2011. Belakangan, TPP bulan Mei dapat  dibayarkan namun hingga memasuki paruh akhir bulan Juli, TPP Juni dan Juli belum juga cair sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan PNS.

Isu TPP ini sempat menyita perhatian berbagai pihak termasuk Plt. Gubsu H Gatot Pujonugroho ST, Plt. Sekdaprovsu H Rahmatsyah dan Inspektur Wilayah  Provinsi Sumut H Nurdin Lubis, SH. Mereka mendesak Kepala Biro Umum (saat itu dijabat H. Ashari Siregar) dan Kepala Biro Keuangan (saat itu dijabat HM  Syafi’i) agar berkoordinasi optimal sehingga TPP dapat cair sesegera mungkin.

Menjelang akhir Juli 2011, solusi terhadap pembayaran TPP yang terhambat ini belum juga menunjukkan titik terang sehingga sejumlah PNS di Kantor Gubsu mulai  mendengungkan ancaman aksi.

Meski belum dapat disimpulkan apakah ada hubungan dengan persoalan ini, namun pada Selasa 26 Juli 2011, Plt Gubsu mencopot H. Ashari Siregar dari Kepala  Biro Umum dan HM Sjafi’i dari Kepala Biro Keuangan. Jabatan ini kemudian diamanahkan kepada Hj Nurlela untuk Kepala Biro Umum dan H Mahmud Sagala  untuk Kepala Biro Keuangan.

Salah satu tugas serius yang ditangani Hj Nurlela setelah beberapa hari mengemban amanah ini akhirnya berhasil mencairkan TPP Juli 2011. Namun untuk TPP Juni  yang tertunggak masih sedang diupayakan penyelesaiannya.

Nunggak Rekening Rp189 Juta Listrik di Pemprov Diputus

MEDAN- Memalukan. Jajaran pemerintahan lengah menunaikan kewajiban membayar rekening listrik di lima lokasi vital di Kantor Gubsu, Bapedasu, Binagraha, Wismatamu dan Rumah Dinas Gubsu. Tunggakan pun terjadi hingga 4 bulan dengan nilai Rp189 juta.

Akibat kelalaian ini, PT PLN sebagai penyedia layanan listrik mengambil tindakan tegas. Aliran listrik ke tiga dari lima lokasi dimaksud diputus. Ketiga lokasi itu adalah kantor Bapedasu, Wismatamu dan Binagraha
Humas PLN Cabang Medan Rosnah Lubis membenarkan adanya penunggakan pembayaran rekening listrik tersebut. “Dari lima lokasi yang melakukan tunggakan tersebut tiga di antaranya sudah dilakukan pemutusan jaringan listrik,” katanya.

Kepala Biro Umum Pemprovsu Nurlela menganggap hal ini di luar kuasa pihaknya  dan membantah lengah menjalankan tugas. “Saya tidak terkejut dengan hal ini. Namun, ini memang satu hal yang ironi. Terlalu banyak permasalahan tumpang tindih yang juga harus saya selesaiakan. Dengan masa jabatan yang belum sampai satu bulan ini saya memang harus bekerja keras. Hingga saat ini saja saya belum ada melakukan sertijab,” ujarnya.

Nurlela berjanji menyelesaikan tunggakan itu hari ini. “Sebenarnya tadi siang (Rabu (3/8) sudah mau dibayarkan. Namun, orang keuangan sudah pulang, jadi gak sempat lagi. Besok (hari ini, Red) semua akan dilunasi agar tak terjadi lagi pemadaman listrik di lima lokasi tersebut,” kata Nurlela.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Mulkan Ritonga menilai kondisi ini sebuah kelalaian yang tidak patut. “Bagaimana tidak, Rumah Dinas Gubsu itu jika di Jakarta diibaratkan, seperti Rumah Dinas Kepresidenan. Jika sampai mengalami masalah yang bisa dibilang seharusnya tak perlu terjadi, ini sangat memalukan,” tegasnya, Rabu (3/8).

Mulkan menilai, hal ini bisa dijadikan indikator ketidakmampuan unsur-unsur yang ada di Pemprovsu saat ini. “Seharusnya, Plt Gubsu melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat eselon II yang dilantiknya baru-baru ini, bukan dibiarkan begitu saja,” ujar kader Partai Golkar tersebut.

Atas hal ini, Mulkan meminta adanya kebijakan dari Plt Gubsu dalam menyikapi permasalahan tersebut. “Kita berhadap Plt Gubsu bisa mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini,” harapnya.