Kontras ungkap kekerasan oleh Polisi dan TNI

Memperingati hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh hari ini, Minggu (26/6), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras) akan menyampaikan tindakan keji aparat kepolisian dan tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada masyarakat luas.


Menurut Kontras, sosialisasi yang akan disampaikan berasal dari laporan pengaduan kasus penyiksaan yang langsung di tangani oleh Kontras. Laporan ini mencoba memeriksa kembali sejauh mana negara dapat mengimplementasi standar-standar HAM dalam produk kebijakan dan regulasi Nasional.

“Agenda Advokasi yang Kontras lakukan terkait kasus-kasus penyiksaan, tetapi menjadi agenda utama yang harus diutamakan ke tengah publik,” ujar Koordinator Excekutif Kontras Haris Azhar di Jakarta, pagi tadi.
Haris menuturkan agenda ini tidak hanya mendorong negara supaya pro-aktif menghadirkan upaya-upaya positif dalam kerangka perlindungan HAM berbasis kebijakan dan regulasi, namun juga memberikan pendidikan kepada publik untuk tetap menagih janji perlindungan maksimum atas hak-hak yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun (Non-derogable ringhts) di segala bidang kehidupan.

Kapolda Harus Berantas Judi Di Sumut

 
MEDAN(KLIK.COM)

 Jabatan sebagai Kapolda Sumut merupakan jabatan strategis. Perwira polisi yang ditunjuk menjadi Kapolda Sumut selalu merupakan perwira pilihan, yang dianggap punya nyali menghadapi berbagai kasus keras di wilayah Sumut, termasuk perjudian.

Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, selama ini ada kebiasaan bahwa jabatan Kapolda Sumut merupakan batu loncatan untuk menjadi kapolri. Hanya saja, selama menjadi kapolda, dia harus dinilai sukses menyelesaikan kasus-kasus yang muncul.

"Kapolda Sumut adalah orang-orang pilihan, dipilih yang berani. Jika tidak berani, ya percuma," ujar Didi, yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Mafia Hukum itu.

Dia mengatakan, mestinya Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menjadikan perkara perjudian untuk membuktikan keberaniannya. "Kasus judi adalah tantangan. Buktikan bahwa Kapolda bisa mengatasi, sehingga dia dicatat punya prestasi," ujarnya.

 

Kapolda Sumut, lanjutnya, juga harus cepat menelisik benar-tidaknya dugaan empat kapolsek di Binjai menerima setoran rutin dari bandar judi. Jika terbukti, sanksi yang diterapkan harus sangat keras. "Jika memang terlibat, harus ada tindakan sangat keras karena ini menyangkut citra kepolisian. Harus ada shock therapy agar tidak terulang lagi," tegasnya.

Ditegaskan, Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, siap memback up Kapolda Sumut jika benar-benar berani menghadapi bandar judi. "Kita dukung Kapolda, karena judi memang ilegal. Sampai sekarang juga masih ilegal. Kapolda harus berani," cetusnya lagi.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai, perjudian di wilayah Sumut sudah masuk kategori gawat. Ini lantaran aparat kepolisian bukan hanya melakukan pembiaran, namun juga ada dugaan oknum ikut "bermain".

"Saya kira, jika dugaan  keterlibatan oknum polisi itu benar, ini sudah bahaya. Semua ormas-ormas Islam, gerakan-gerakan pemuda Islam, harus mulai bersikap," tegas Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat, KH Ma"ruf Amin.(AK)

Judi Sudah Meresahkan Masyarakat Karo Sampai Oknum Polisi Terlibat Bisnis Tersebut Seperti Bripka Mardingot Ngomel

 Bripka Maringot Manihuruk Bekap judi di Karo

Hasil judi Togel  memang mengiurkan dan sangat menjanjikan. Tak perduli apakah dia  Oknum Polisi maupun angkatan darat apapun pekerjaanya. Seperti judi di tanah karo yang melibatkan Oknum Polisi Bripka Mardingot Manihuruk yang sekarang  ditahan di sel Mapolres Tanah Karo, terkait kasus judi togel, Bripka Mardingot Manihuruk, mengomel di sel tahanan, Jumat (17/6), saat dijenguk istri dan dua anaknya.

Seorang anggota Polres Tanah Karo, Bripka Mardingot Manihuruk menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumut karena diduga membekingi judi di kawasan itu. Tindakan itu dilakukan sebagai hasil pengembangan penggerebekan yang dilakukan oleh Unit VC Polda Sumut di rumah bandar judi yang mengaku sebagai Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Tanah Karo di Jl Ujungaji No.242, Berastagi, Tanah Karo, pada Jumat malam kemarin.

Saat ditanya mengenai apabila ada pembiaran selama ini tentang kasus perjudian oleh Polres Tanah Karo di jajaran hukumnya, mantan Wadir Lantas Polda Sumut ini menjawab pasti akan diperiksa dan ditindak. "Sebenarnya siapa saja bisa memberantas judi di mana saja, baik itu di jajaran hukum Polres oleh Polda Sumut. Tetapi kalau dalam penyelidikan ditemukan adanya pembiaran kasus judi sehingga tidak diberantas oleh jajaran Polres itu sendiri, pasti akan diproses dan ditindak," ujar Heru Prakoso.

AKBP Agus Pranoto usai sebuah acara di Mapolres Karo.

Kedatangan ibu bhayangkari Sinta Uli br Sihombing (39),  beserta  putra-putrinya, Andri Nikolis Manihuruk (15) dan Nadya Boru Manihuruk (9), juga diwarnai isak tangis keluarga tersebut.
Bahkan, Mardingot begitu emosional ketika melihat anak bungsunya, Nadya Boru Manihuruk menjenguk dirinya didalam sel. Kekesalan Mardingot, dipicu kegagalannya membelikan hadiah kenaikan kelas buat putri kesayangannya karena terjerat kasus judi.


 Satuan Polres Karo

“Sabar nak, janji bapak akan bapak tepati nanti.  Bapak belum punya uang, karena uang bapak belum diberikan atasan, semua buang badan,” rintih Mardingot berlinang air mata.
Kesal dengan nasib yang diterimanya, Mardingot spontan mengucapkan nama-nama sejumlah perwira Polres Tanah Karo yang tersangkut kasus uang karangan bunga yang bermuara pada kasus judi togel. Sejumlah perwira yang disebutkan Mardingot berinisial AKP HA dan Ipda MYS.













Polri-TNI jangan back-up judi!

Selain masalah judi togel tadi, Bripka Mardingot juga membeber kasus
perdamaian tahanan kasus curanmor yang meninggal di Mapolres tanah karo beberapa waktu lalu. Menurutnya, terjadi kejanggalan dalam perdaiaman tersebut. Dimana, uang perdamaian yang diserahkan kepada oknum perwira berinisial Ipda Osc, tidak diserahkan kepada keluarga korban sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kupon Judi Togel Yang Menyebar Di Karo


Parahnya lagi, sambung Mardingot, pada Kamis (16/6) kemarin, mereka tidak diberi jatah makan malam. Mereka baru mendapat makan malam Jumat (17/6) dinihari sekira pukul 02.00 WIB.
Sementara, Kapolres Tanah Karo AKBP Ig Agung Prasetyoko, dalam temu persnya mengatakan, pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan secara internal, terkait keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus judi tersebut.

Tanah Karo Simalem

Hal itu terjadi saat kedatangan istrinya, Sintauli br Sihombing (39) dan kedua anaknya Andri Samuel Nicholas (15) dan Nadia (9) di Mapolres Tanah  Karo, tadi sore. Ia menilai bahwa suaminya menjadi tumbal Kasat Reskrim AKP Hari Azhar Harahap, yang menerima upeti setiap bulannya dari bandar judi togel.



 Lambang Kabupaten Karo

"Suami saya menjadi tumbal oleh Kasat Reskrim AKP Hary Hazhar Harahap, yang menerima upeti setiap bulannya dari bandar togel Kasman. Sementara suami saya sebagai bawahan selalu ditindas untuk menyediakan dana para petinggi di tubuh Polres," ujar Sintauli sambil menangis di sel tahanan Mapolres Tanah Karo.



..  :)
Ketanah Karo Yuuuukkk !!!??

Sementara, Mardingat sendiri mengecam sikap pimpinannya itu. Pasalnya, ia merasa ditahan tanpa mengetahui alasannya. Bahkan ia mengaku selalu diperas untuk menyediakan permintaan atasannya sendiri, terutama saat kedatangan Kapoldasu bulan lalu.

“Saya yang menyiapkan segala karangan bunga, bahkan handphone saya pun ikut terjual untuk menutupi kurangan uang karangan bunga tersebut,” tutur Mardingat yang ditahan akibat diduga terkait penangkapan bandar togel Kasman Sembiring, Jumat (11/6) lalu, di Simpang Ujungaji Desa Rumah Berastagi.

Mardingat mengungkapkan, saat ditahan ia sempat mempertanyakan hal tersebut. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. “Saat saya menanyakan kenapa saya dimasukan ke dalam penjara, juru periksa mengatakan semua keputusan Kapoldasu dan jika saya tidak mau mati bola saya harus buat nota ajuan," katanya.


Masyarakat karo resah dengan adanya judi disana

Hal yang paling menyedihkan, imbuhnya, selama ditahan, ia merasa tidak dianggap sebagai manusia karena saat kelaparan pun tidak ada orang yang memberi makan. Saat protes bersama rekan satu tahanannya, barulah diberikan makanan.

“Selain itu, dalam setiap penangkapan tersangka, selalu dilepaskan oleh Kasat Reskrim. Bahkan saya yang menyewa uang rusa (kibus) malah tidak dikasih upah, padahal tangkap lepas tersebut berkisar Rp 9 juta pada bulan lalu,” katanya.(ak)

Apakah Dinas TRTB kota medan Mempunyai Nyali Membongkar Bangunan Nanyang

MEDAN(KLIK.COM)
Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (Kadis TRTB) Kota Medan, Syampurno Pohan berjanji akan kembali membongkar bangunan Nanyang Internasional School jika masih membandel. Hal tersebut dikatakan Syampurno saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/6).
“Akan dilakukan pembongkaran lagi sesuai jadwal Dinas TRTB Kota Medan,” ujarnya. Namun, Syampurno belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pembongkaran tersebut. “Akan kita bongkar, tapi sesuai dengan jadwal. Karena masih banyak bangunan yang bermasalah di Kota Medan untuk dirubuhkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikrimah Hamidy yang ditemui di ruang kerjanya mengaku kecewa atas tidak maksimalnya pembongkaran yang dilakukan TRTB. Apalagi, TRTB selalu berdalih kalau mereka tak memiliki peralatan yang memadai.
Menurut politisi PKS ini, jika peralatan tak memadai, TRTB bisa meminjam alat berat kepada Dinas Bina Marga untuk melakukan pembongkaran. “Jadi, itu hanya alasan saja. Kan banyak alat-alat berat di Dinas Bina Marga. Lagipula, Bina Marga itukan bagian dari Pemko Medan,” ujarnya.

Komplek Amaliun Bussines Center IMBnya Merugikan Kota Medan

 Medan (Klik.com)
Salah satuya bangunan di kawasan Jalan Amaliun Simpang Cemara diduga telah melanggar peraturan dan perundang-undangan peruntukan perizinan dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB).
Informasi yang dihimpun di lapangan, bangunan komplek Amaliun Bussines Center dengan Surat izin Mendirikan

Bangunan (SIMB ) No 648/1457.K, tertanggal 4-11-2010, izin bangunan sebanyak 3 unit. Namun pada kenyataan dilapangan ternyata dibangun sebanyak 5 unit.
Begitu juga dengan Kondisi Situasi Bangunan (KSB) komplek Amaliun Business Center juga menyalah. Dimana seharusnya bangunan tersebut dibangun satu di Jalan Amaliun dan dua disimpang Cemara.
Tak hanya itu, jarak bangunan juga mengarah kebadan jalan. Sehingga melanggar roylen jalan, di mana roylen bangunan tersebut tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas TRTB yaitu 8 Meter.

Sementara itu, Drs H Zukirman pemilik banguna Komplek Amalin Busines Centre saat dikonfimrasi menolak. Bahkan, menantang wartawan.

Selain itu, bangunan biaya taksasi izin yang seharusnya masuk kedalam kas Pendaatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan, diduga disebut-sebut telah masuk kedalam kantong pribadi oknum anggota dewan yang disinyalir sebagai pembecking oleh salah satu anggota Komisi D DPRD Medan berisial MA dengan diberi uang 12 juta supaya bangunan itu berjalan lancar.

Benarkah Perjalanan dinas DPRD Sumut Tak Bermanfaat bagi rakyat Sumut

 
 Medan (Klik.com)
 Setiap bulannya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Namun, nyaris tidak ada hasil yang dirasakan masyarakat dari perjalanan ini. Ironisnya, sebagian besar dinilai hanya sebagai rutinitas semata.

Di tahun 2011 ini, DPRD Sumut mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp15 miliar untuk berbagai kegiatan seperti peningkatan kapasitas dewan, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah. Selain itu, sosialisasi perundang-undangan, serta penataan perundang-undangan. Namun, efektifitas dari perjalanan dinas ini masih dibawah 50 persen.

 KETUA DPRD SUMUT Saleh Bangun
Anggota DPRD Sumut, Amsal Nasution, mengakui jika  biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut tersebut belum sebanding dengan output-nya. Misalnya, sambung anggota Komisi D DPRD Sumut ini, berdasarkan hasil kunjungan kerja ke Jawa Timur, pengeloaan jembatan timbang cukup bagus. Namun meski telah melakukan studi banding, belum ada juga perubahan.


“Bukan berarti tidak ada sama sekali, ada juga,” katanya, tadi malam, kepada Koresponden

Contoh lainnya, ketika Komisi D DPRD Sumut melalui rapat badan musyawarah (Banmus) telah mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga, Jum'at (10/6), namun urung terlaksana disebabkan anggota dewannya tidak ada ditempat.



Amsal menambahkan, kunjungan kerja ini bernilai atau tidak  ini salah satu yang menjadi masalah. Masalah lainnya, apakah hasilnya dapat diimplementasikan atau tidak. “Output-nya ada, namun outcome-nya belum tentu,” katanya seraya menambahakn kunjungan kerja ini terkang menjadi penghasilan tambahan bagi para wakil rakyat ini.

Kampanye partai politik (kampanye PKS )

Menurutnya, efetifitasnya hanya sekira 30 persen saja karena sebenarnya, diluar itu bisa dihemat. Kunjungan kerja keluar provinsi ini, tambahnya, sebenarnya kurang efesien. Menurutnya, sebaiknya kunjungan ditingkatkan ke dalam provinsi agar perputaran uang tetap di Sumut.



Pemikiran kita kunjungan ke luar provinsi ini dikurangi dan bagusnya mutar-mutar di Sumut. Ini sekaligus untuk pengawasan melekat,” tandasnya.